Advertisement
Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Edward Rasyid, mengungkapkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah saat ini masih berkutat pada persoalan infrastruktur jalan, program pemutihan pajak kendaraan, serta penempatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selasa (05/08/2025).
Menurut Edward, persoalan jalan menjadi keluhan utama dalam setiap kegiatan reses yang ia lakukan di 12 titik di wilayah Dapil-nya. Ia menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pembagian kewenangan jalan—antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten—agar tidak terjadi miskomunikasi.
“Setiap reses, persoalan pertama pasti jalan. Maka kami perlu menjelaskan, jalan mana yang menjadi tanggung jawab pusat, provinsi, dan kabupaten. Misalnya, jalan negara untuk pusat, jalan provinsi dan juga jalan kabupaten termasuk jalan desa. Di Lampung Tengah, mayoritas kerusakan justru ada di jalan kabupaten,” jelas Edward.
Lebih lanjut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung itu menyampaikan bahwa saat ini sejumlah titik di Lampung Tengah tengah mengalami perbaikan, seperti ruas jalan di Kalirejo dan Kecamatan Alatuha.
“Kemarin,saar reses turun langsung ke lapangan bersama anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil IV, untuk menjelaskan langsung kondisi dan kewenangan infrastruktur yang ada,” ungkapnya.
Aspirasi lainnya, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan soal kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, berulang kali pihaknya menyarankan agar Pemerintah Provinsi membuka lokasi pembayaran pajak di tingkat kecamatan.
“Banyak warga mengeluh karena jarak lokasi pembayaran pajak yang jauh. Mereka mau bayar, tapi kesulitan karena harus ke kota. Kalau bisa, sediakan loket di setiap kecamatan, agar pelayanan lebih dekat dan cepat,” tegasnya.
Di sisi lain, Edward juga menyinggung permasalahan rendahnya tegangan listrik di beberapa kampung di Lampung Tengah. Salah satu contohnya, wilayah yang masih mengambil aliran listrik dari Lampung Utara menyebabkan tegangan drop saat hujan.
“Warga sampai menyebut lampu di rumah seperti lampu disko. Kami sudah arahkan agar dibuat proposal untuk pemindahan jalur ke Gardu Kampung Tengah,” ujar Edward.
Selanjutnya, Edward menambahkan persoalan lain yang muncul adalah terkait penempatan tenaga P3K yang dinilai tidak sesuai domisili dan masa pengabdian. Contoh, ada seorang tenaga non-ASN di Way Pengubuan yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun namun justru ditempatkan di Lampung Selatan setelah keluar SK P3K.
“Orang ini kecewa berat dan bahkan berniat mundur. Kita minta datanya agar bisa dibantu proses penyampaian ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” tutup Edward.
