Advertisement
Pringsewu — Lurah Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Tria Virgusy menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan reses oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Reza Berawi, yang digelar di wilayah kerjanya pada Jumat (25/07/2025).
“Terima kasih kepada Bapak Reza yang telah hadir di tengah-tengah kami. Beginilah kondisi wilayah kami, masih seperti kampung,” ujar Tria.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan sejumlah permasalahan krusial yang terjadi di wilayah Pringsewu Barat, mulai dari infrastruktur hingga kebutuhan fasilitas umum.
Pertama, Tria menyoroti kondisi lingkungan yang kumuh dan rawan banjir. Menurutnya, setiap kali turun hujan meskipun hanya sebentar, air kerap meluap karena tidak adanya saluran drainase yang memadai. “Penyebab utama banjir adalah tidak adanya drainase. Setelahnya, sampah menumpuk dan membuat lingkungan semakin kumuh,” jelasnya.
Kedua, sejak berdirinya Kelurahan Pringsewu Barat, wilayah tersebut belum memiliki kantor kelurahan permanen. Selama ini, pelayanan dilakukan di gedung bekas sarang walet dan terakhir berpindah ke Kantor BUMD. “Kemarin Pak Bupati sudah berkunjung, dan katanya dalam waktu dekat akan dibangun kantor kelurahan yang baru,” tambahnya.
Ketiga, Tria juga mengeluhkan keterbatasan lahan pemakaman. Ia menyebut, banyak warga luar Pringsewu Barat yang dimakamkan di wilayah mereka, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas. “Dulu lahan makam dibeli secara swadaya. Ada yang mau jual tanah seluas 1.000 meter dengan harga Rp450 juta, tapi itu jelas di luar kemampuan warga,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Reza Berawi menyatakan bahwa keluhan warga sangat realistis dan mencerminkan kondisi yang juga terjadi di banyak wilayah lain di Provinsi Lampung.
“Memang karakteristik wilayah Pringsewu Barat sangat memprihatinkan. Dan ini bukan hanya terjadi di sini. Namun, kondisi keuangan provinsi saat ini masih belum stabil,” kata Reza.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat untuk kemudian dikomunikasikan dengan komisi terkait di DPRD.
“Soal aliran air dan banjir, itu sudah masuk dalam program pembangunan Pemprov Lampung. Pemerintah sangat serius menangani hal ini agar bisa segera terselesaikan,” tegasnya.
Terkait kantor kelurahan, Reza menyayangkan kondisi tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang tidak wajar. “Akan kami komunikasikan dengan pemerintah kabupaten agar segera ada solusi yang konkret,” pungkasnya.
