Advertisement
Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, A.M. Syafi’i, menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan IV, yang meliputi Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Beberapa isu yang mengemuka di antaranya adalah persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), infrastruktur jalan (baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten), kelangkaan dan akses terhadap pupuk bersubsidi, serta banjir.
“Masyarakat berharap perbaikan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh. Jalan-jalan yang rusak harus segera diperbaiki, dan yang belum pernah tersentuh pembangunan juga harus menjadi perhatian. Prinsip keadilan pembangunan harus diterapkan secara merata,” ujar A.M. Syafi’i. Selasa (05/08/2025).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung itu, menyoroti kondisi jalur nasional di wilayah Tanggamus yang dinilai mengalami kerusakan cukup parah karena tingginya intensitas kendaraan, termasuk kendaraan ODOL. Bahkan, beberapa titik infrastruktur masih menggunakan gorong-gorong peninggalan lama yang dimensinya sudah tidak memadai.
“Hal ini menghambat aliran air dan memperparah banjir saat hujan lebat turun,” ujarnya.
Selain itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu mengaku petani di daerah tersebut, khususnya petani kopi, juga mengeluhkan sulitnya akses terhadap pupuk bersubsidi. Masyarakat berharap agar regulasi yang ada bisa segera direalisasikan secara merata dan tepat sasaran.
“Kami mendorong tata kelola penyaluran pupuk yang lebih baik. Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan, sementara yang tidak berhak justru bisa mengakses,” tegasnya.
Menanggapi persoalan banjir yang baru-baru ini melanda Tanggamus, A. M. Syafi’i meminta agar dilakukan normalisasi sungai secara menyeluruh. Menurutnya, harus dipetakan secara jelas mana sungai yang menjadi kewenangan provinsi, dan mana yang menjadi kewenangan balai agar tindakan penanganan bisa segera dilakukan, baik oleh Pemerintah Provinsi Lampung maupun melalui bantuan BPBD atau instansi lainnya.
Mengenai kendaraan ODOL yang turut merusak jalan, ia menyarankan agar dipasang rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur provinsi.
“Minimal ada instrumen untuk mengingatkan. Rambu-rambu bisa membantu pengemudi memahami batas dan karakter jalan yang mereka lalui. Ini bagian dari upaya pencegahan,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa kerusakan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut keamanan pengguna jalan. Jalan rusak berisiko menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa.
“Saya minta, pentingnya pendataan kebutuhan masyarakat yang akurat dan real-time, agar program bantuan dan pembangunan benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
